Fadli Zon: Pokoknya Putusan PTUN Soal Reklamasi Harus Dihargai!

"Ya pokoknya keputusan PTUN harus dihargai karena negara ini adalah negara hukum. Kita lihat persoalan ini menyita perhatian publik yang tinggi. Kalau pemrtintah tidak berpihak kepada masyarakat, ya tentu dilihat bahwa pemerintah berpihak pada kepentingan orang tertentu, dalam hal ini pengembang," pungkasnya. 

Harianpublik.com - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan warga dengan mencabut izin reklamasi Pulau I, F, dan K.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa keputusan tersebut menunjukan bahwa ada yang salah dalam pengerjaan proyek tersebut dan kebenaran ada pada pihak warga.

"Jadi harus dihentikan," tegasnya kepada wartawan, Senin (20/3).

Terlebih, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, kalau dilihat dari proses dan prosedur, banyak yang tidak diikuti aturan mainnya sehingga menimbulkan masalah bagi nelayan.

Pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo menurutnya harus menjalankan perintah pengadilan, meskipun ada upaya hukum lain. 

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan adalah salah satu pihak yang paling getol ingin proyek itu diteruskan. Dimintai tanggapannya apakah Presiden Joko Widodo akan menentang ataukah kalah dan mengikuti kemauan Luhut, Fadli enggan menanggapi lebih jauh.

"Kita lihat saja sampai mana," katanya.

Namun yang pasti, menurut Fadli, dari awal proyek tersebut sudah ada pelanggaran dan maslaah seperti izin Amdal, peruntukannya dan regulasi-regulaai lain termasuk stake holder, dalam hal ini nelayan.

"Ya pokoknya keputusan PTUN harus dihargai karena negara ini adalah negara hukum. Kita lihat persoalan ini menyita perhatian publik yang tinggi. Kalau pemrtintah tidak berpihak kepada masyarakat, ya tentu dilihat bahwa pemerintah berpihak pada kepentingan orang tertentu, dalam hal ini pengembang," pungkasnya. (rmol)



Sumber : Harian Publik - Fadli Zon: Pokoknya Putusan PTUN Soal Reklamasi Harus Dihargai!

Tweet