Pemprov DKI Tak Akan Gusur Warga Hingga Pilkada Berakhir

Ilustrasi

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) menegaskan bahwa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berusaha untuk tidak melakukan penggusuran hingga Pilgub putaran kedua berakhir.

“Sementara waktu untuk kalau tidak urgent sekali, kita hindari untuk penggusuran dulu sampai upaya Pilkada selesai untuk menjaga suasana Pilkada tetap tenang,” ujar Sumarsono saat ditemui di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin (27/3/2017).

Hal ini diungkapkan Sumarsono lantaran beredar isu penggusuran warga RW 12 Manggarai terkait akan dibangunnya jalur kereta api Bandara Soekarno Hatta.

Namun, ia tidak menutup kemungkinan akan tetap ada penggusuran jika memang konteksnya menghambat pembangunan yang menjadi kebutuhan daerah.

“Kecuali memang konteksnya adalah kalau itu (penggusuran) memang sangat amat menghambat pembangunan rel kereta api yang memang dari segi jadwal sudah dikejar, mau nggak mau kami lakukan. Tapi kalau konteks relokasi bantaran kali dan seterusnya mungkin kita tunda dulu,” lanjut Soni.

Soni juga menyampaikan, mengenai tanah RW 12 Manggarai yang akan digusur tersebut merupakan tanah miliki PT. Kereta Api Indonesia (KAI).

“Kalau tanah-tanah yang digusur pasti milik kereta api, nggak mungkin milik pribadi. Kalau milik pribadi pasti ada aturannya, ganti rugi dan seterusnya pasti ada. Itu karena tanah kereta api. Tapi kita cek lagi, sebagian ada juga yang punya masyarakat. Kita proses transaksi murni dibeli oleh pemerintah,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Pemerintah berencana membangun proyek jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta. Kereta tersebut nantinya akan melayani masyarakat mulai dari Stasiun Manggarai, Stasiun Sudirman Baru, Stasiun Duri, Stasiun Batu Ceper, dan berakhir di Bandara Soekarno-Hatta.

Pembangunan lintasan sepanjang 36,3 kilometer tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2017. Jalur tersebut nantinya akan melewati RW 12 Manggarai sehingga warga yang tinggal di daerah tersebut diharuskan untuk pindah.

Sumber: kriminalitas

Sumber : Harian Publik - Pemprov DKI Tak Akan Gusur Warga Hingga Pilkada Berakhir