Harianpublik.com - Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan ogah lembaganya disebut sebagai paling korup meski banyak anggota Dewan yang ditangkap KPK. Dia justru menyalahkan sikap sebagian pejabat pemerintah yang dianggapnya sering menggoda Dewan untuk memuluskan sebuah proyek.
Politisi PKB ini mengaku kerap mendapat godaan dari mitra kerja Komisi VI untuk menggolkan proyek tertentu. Kalau diturutin, godaan tersebut tentu bisa berujung kasus korupsi. Dia pun mengklaim tak pernah menurutinya.
"Kalau (godaan) itu pasti. Cuma kami di DPR tentunya ingin mengawasi agar semua sistem bisa berjalan dengan baik. Kalau itu baik, ayo kita kawal bersama. Cuma kadang eksekutif ini biasa jalan sendiri tanpa lihat undang-undang, ini kan kita tidak inginkan. Makanya harus sinergi," ucapnya.
Untuk itu, dia meminta masyarakat dan LSM tidak langsung memvonis Dewan dan melabeli dengan cap buruk. Dia pun mengklaim, masih banyak anggota Dewan yang idealis dan benar-benar bekerja untuk rakyat.
Nasim merasa, selama ini LSM selalu menyudutkan DPR. Para LSM itu melarang DPR mendapatkan fasilitas lebih. Kemudian, saat muncul kasus korupsi, para LSM menganggap seolah-olah semua anggota Dewan kotor.
"Dulu, saat ada kenaikan tunjangan DPR buat uang muka pembelian mobil, para LSM itu begitu vokal. Sementara, saat ada pengadaan mobil dinas baru mulai dari pejabat eselon I sampai ke bawah, LSM sekarang banyak diam?" herannya.
Dia pun meminta para LSM dan masyarakat umum bisa berpikir lebih objektif tanpa harus mengerdilkan DPR. Nasim pun berjanji akan selalu berupaya memperjuangkan agar kebijakan yang diambil pemerintah dapat memberikan rasa nyaman, aman, dan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.
"Kita semua harus objektif, berpikir cerdas. Toh DPR juga lakukan perbaikan di internal, tapi eksekutif juga begitu. Baru kita bersinergi. Kalau mau jalan sendiri-sendiri demi kepentingan sesaat, pendek, hancur negara kita. Segalanya harus berpikiran panjang ke depan. Karena, apa pun yang kita tanam akan dituai generasi kita berikutnya," ucapnya.
Dia juga menyalahkan pemerintah atas karut-marut yang terjadi selama ini. Kata dia, karut-marut itu tidak lepas dari sikap pemerintah yang terkadang enggan untuk diawasi DPR.
"Semua lembaga tentunya berkeinginan untuk memajukan bangsa. Untuk mewujudkan itu, semua elemen bangsa harus berpikiran objektif, rasional, dan kreatif. Tapi, jujur fungsi di parlemen kita ini kadang tertutup oleh lembaga-lembaga eksekutif yang tak mau diawasi," tandasnya.
Sebelumnya, dalam survei Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International disebutkan bahwa sebagian besar masyarakat menempatkan DPR di peringkat pertama lembaga negara yang paling korup. Peringat kedua ditempati birokrasi pemerintah dan ketiga oleh DPRD.
Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan ogah lembaganya disebut sebagai paling korup meski banyak anggota Dewan yang ditangkap KPK. Dia justru menyalahkan sikap sebagian pejabat pemerintah yang dianggapnya sering menggoda Dewan untuk memuluskan sebuah proyek.
Politisi PKB ini mengaku kerap mendapat godaan dari mitra kerja Komisi VI untuk menggolkan proyek tertentu. Kalau diturutin, godaan tersebut tentu bisa berujung kasus korupsi. Dia pun mengklaim tak pernah menurutinya.
"Kalau (godaan) itu pasti. Cuma kami di DPR tentunya ingin mengawasi agar semua sistem bisa berjalan dengan baik. Kalau itu baik, ayo kita kawal bersama. Cuma kadang eksekutif ini biasa jalan sendiri tanpa lihat undang-undang, ini kan kita tidak inginkan. Makanya harus sinergi," ucapnya.
Untuk itu, dia meminta masyarakat dan LSM tidak langsung memvonis Dewan dan melabeli dengan cap buruk. Dia pun mengklaim, masih banyak anggota Dewan yang idealis dan benar-benar bekerja untuk rakyat.
Nasim merasa, selama ini LSM selalu menyudutkan DPR. Para LSM itu melarang DPR mendapatkan fasilitas lebih. Kemudian, saat muncul kasus korupsi, para LSM menganggap seolah-olah semua anggota Dewan kotor.
"Dulu, saat ada kenaikan tunjangan DPR buat uang muka pembelian mobil, para LSM itu begitu vokal. Sementara, saat ada pengadaan mobil dinas baru mulai dari pejabat eselon I sampai ke bawah, LSM sekarang banyak diam?" herannya.
Dia pun meminta para LSM dan masyarakat umum bisa berpikir lebih objektif tanpa harus mengerdilkan DPR. Nasim pun berjanji akan selalu berupaya memperjuangkan agar kebijakan yang diambil pemerintah dapat memberikan rasa nyaman, aman, dan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.
"Kita semua harus objektif, berpikir cerdas. Toh DPR juga lakukan perbaikan di internal, tapi eksekutif juga begitu. Baru kita bersinergi. Kalau mau jalan sendiri-sendiri demi kepentingan sesaat, pendek, hancur negara kita. Segalanya harus berpikiran panjang ke depan. Karena, apa pun yang kita tanam akan dituai generasi kita berikutnya," ucapnya.
Dia juga menyalahkan pemerintah atas karut-marut yang terjadi selama ini. Kata dia, karut-marut itu tidak lepas dari sikap pemerintah yang terkadang enggan untuk diawasi DPR.
"Semua lembaga tentunya berkeinginan untuk memajukan bangsa. Untuk mewujudkan itu, semua elemen bangsa harus berpikiran objektif, rasional, dan kreatif. Tapi, jujur fungsi di parlemen kita ini kadang tertutup oleh lembaga-lembaga eksekutif yang tak mau diawasi," tandasnya.
Sebelumnya, dalam survei Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International disebutkan bahwa sebagian besar masyarakat menempatkan DPR di peringkat pertama lembaga negara yang paling korup. Peringat kedua ditempati birokrasi pemerintah dan ketiga oleh DPRD. [Mediaislam.org/rmol]
Sumber : Harian Publik - DPR OGAH DISEBUT LEMBAGA TERKORUP Tapi Kerjaanya Korupsi.
0 Response to "DPR OGAH DISEBUT LEMBAGA TERKORUP Tapi Kerjaanya Korupsi."
Posting Komentar