Dikabarkan Program DP Nol Rupiah Tidak Mungkin Karena habiskan 96,5% APBD, Begini Penjelasan Timses Anies-Sandi

Ilustrasi

Beredar kabar bahwa program DP nol rupiah tidak mungkin dilaksanakan karena akan menghabiskan 96,5% dana APBD DKI Jakarta 2017, yaitu sebesar Rp 67,6 triliun dari Rp70,191 triliun APBD DKI.

Wakil Ketua Tim Media Anies-Sandi, Naufal Firman Yusak di Jakarta menepis kabar tersebut. Menurutnya, isu tersebut sama sekali tidak benar.

"Yang benar itu hitungannya begini, banyaknya warga yang belum memiliki hunian sendiri (backlog) di DKI Jakarta, berdasarkan hitung-hitungan data dari Pemprov DKI dan juga Bappenas setelah diolah adalah sejumlah 302.309," jelas Naufal, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Dijelaskan dia, jumlah tersebut adalah estimasi yang dilakukan dengan melihat jumlah unit hunian yang tersedia bila dibandingkan dengan jumlah keluarga yang ada di DKI Jakarta.

"Berdasarkan kebutuhan tersebut, dukungan pembiayaan untuk mengatasinya dilakukan secara bertahap selama 5 tahun, yang dilakukan seiring dengan penyediaan/pembangunan suplai hunian yang diperlukan," ujar Naufal.

Misalnya, untuk target penerima program sebanyak 50 ribu keluarga/individu warga DKI Jakarta, maka Pemprov DKI akan mengeluarkan biaya atau menalangi DP sebanyak‎ 50 ribu unit x Rp. 53 juta. Besaran DP untuk properti seharga Rp. 350 juta atau sebesar Rp. 2,7 trilliun.

"Biaya tersebut hanya 4% dari APBD DKI saat ini. Jangan lupa juga, bahwa DP yang 'ditalangi' oleh Pemprov tersebut juga pada akhirnya akan tetap kembali kepada kas pemerintah. Karena konsumen tetap akan membayarnya kembali dalam cicilan mereka," beber Naufal.

Masih menurut Naufal, masyarakat DKI Jakarta juga pada akhirnya akan diuntungkan dalam bentuk hal lainnya dalam jangka panjang, selain kepemilikan hunian, seperti akses pada permodalan serta menjadi tidak tersingkir ke luar Jakarta karena tidak mampu membeli rumah di DKI Jakarta.

"Maka, apabila penyaluran subsidi program DP Rp 0 ini dilakukan setiap tahun, dalam lima tahun DKI Jakarta akan mengurangi backlog dari sekitar 300 ribu unit ke hanya 50 ribu unit (83%)," ujarnya.

Dengan demikian, mengatakan bahwa program DP Nol akan memakan anggaran Rp. 67,6 triliun atau 96,5% dari APBD DKI Jakarta merupakan upaya yang mendiskreditkan program yang ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta.‎

Soal backlog yang disebut di berita sebesar 1,3 juta itu, Naufal menjelaskan, itu bukan KK, tapi individu warga‎. Individu warga yang tidak punya rumah.

"Sehingga efeknya adalah over estimasi warga yang butuh rumah. Bahkan, bayi dianggap perlu rumah sendiri terpisah dengan orang tuanya walaupun dalam satu KK," tegas dia.‎

"Kita memakai angka 300 ribu yang didapat dari jumlah kepala keluarga di DKI Jakarta Jumlah seluruh KK dikurangi jumlah unit hunian yang terdata sehingga lebih akurat," pungkasnya.

Sumber: teropongsenayan



Sumber : Harian Publik - Dikabarkan Program DP Nol Rupiah Tidak Mungkin Karena habiskan 96,5% APBD, Begini Penjelasan Timses Anies-Sandi

Tweet